Warta Sinar Indonesia Group – Mediatama Bintang Lima Group

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pantas menyebut Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul sebagai “pelawak” atau badut politik. Pernyataan Mafhud MD itu menyeimbangi bentuk sarkasme ala Ruhut terhadap Mafhud MD, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud tampak (terpaksa) melakukan bela diri dengan kritik argumentum ad hominemke arah Ruhut setelah klarifikasi Mafhud lewat konferensi pers Jumat (20/5) terhadap dugaan suap oleh anggota Fraksi Demokrat lainnya M Nasrudin, disikapi beragam oleh pelbagai pihak. Menurut saya, omongan Ruhut itu sampah dan saya menanggapi dia itu seperti pelawak saja,” ujar Mahfud, Sabtu (21/5/2011) malam.

Lima Alasan Klarifikasi Ketua MK

Pertama, klarifikasi lewat Konferensi Pers itu dimintakan sendiri oleh Presiden SBY.

Kedua, bahwa amat wajar bahwa klarifikasi itu diperlukan agar institusi MK sendiri tetap independen dan pro-aktif terhadap pelbagai kemungkinan terseretnya oknum MK dalam sepak terjang Nasrudin, dan citra MK sebagai lembaga hukum.

Ketiga, bahwa sejak November 2010 MK telah melaporkan dugaan upaya suap oleh Nasrudin dengan uang sebesar 120.000 dollar Singapur kepada Sekjen MK  Djanedri M Gaffar, hal itu untuk menangkal anggapan bahwa laporan itu terlambat. Dan, bahwa pemeriksaan pihak penegak hukum untuk mengetahui, motif Nasrudin pemberi dollar Singapur tersebut belum diketahui.

Keempat, bahwa klarifikasi tersebut adalah bentuk tanggung-jawab langsung dari MK untuk mengemban amanah clean governance (pemerintahan bersih) dan berwibawa, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaaanya, dalam hal ini penegakkan hukumnya.

Kelima, secara langsung maupun tidak langsung, MK bertanggung-jawab pada subtansi Konstitusi UUD 1945, yang didalamnya termaktub butir-butir ideologi atau cita-cita bangsa. Maka, seluruh tindakan koruptif pada hakekatnya bukan hanya mengganggu, tetapi merusak fundamen hidup bernegara dan menjadi bahaya laten keadilan dan kemakmuran bangsa. MK tentu tidak hanya bekerja sebatas sejumlah rumus perundangan dalam UU MK, tetapi teristimewa menjiwai dalam keseluruhan amanatnya.

Karena itu, terhadap klarifikasi Ketua MK Mafhud MD, tidak ada interpretasi lain atau kepentingan lain. Mafhud lebih lanjut mengatakan media, “Ruhut saja yang ngaco. Padahal, saat itu, Pak SBY sendiri yang tegaskan kepada saya, jika kasus ini benar, jangan sampai ditutupi dari masyarakat. Atas dasar itulah, saya akhirnya mengumumkan kasus pemberian uang itu walaupun jujur saya juga tidak mengerti apa motif dari pemberian uang itu,” ungkap Mahfud.

Masyarakat mendorong Ketua MK dan institusinya untuk melakukan teguran kepada Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul, demikian Sekjen Elemen Independen Indonesia Berthy Barnabas. Selanjutnya dikatakan, “Juga terhadap M Nasrudin sendiri, pelaku upaya penyuapan, yang menyebut Mafhud sebagai pembohong harus ditegur DK DPR. Ucapan kedua orang tersebut, dianggap tidak ditujukan kepada pribadi Mafhud, tetapi kepada Lembaga Negara. Dan, bahwa kedua Anggota Dewan terhormat itu, tidak patut mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai “wakil rakyat” kepada Lembaga Negara.” *.* (kompasiana/kompas.com/Berthy B Rahawarin)

%d blogger menyukai ini: