Warta Sinar Indonesia Group – Mediatama Bintang Lima Group

Bagaimana Etika Di DPR?

Bagaimana Etika Di DPR?

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta turun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika hendak menyampaikan sambutan dalam sidang di DPR, Kamis 16 Desember 2010.

Gamawan Fauzi tampil di podium guna menyampaikan sambutan dari pemerintah setelah sidang mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Namun sebelum memulai sambutan, kecaman sudah berdatangan terkait dengan RUUK Yogyakarta dan suasana pun sontak gaduh.

Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menginterupsi sidang dan mengkritik Gamawan Fauzi yang dikatakan tidak menunjukkan kenegaraan dalam menanggapi aspirasi masyarakat Yogyakarta.

Usai pidato Mendagri meminta waktu untuk menanggapi pernyataan Aria Bima tersebut tetapi suasana tetap gaduh dan pimpinan sidang, Pramono Anung, meminta Gamawan untuk kembali ke tempatnya.

Lalu Gamawan Fauzi terlihat gusar dan menyatakan kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

“Alangkah tidak adilnya dalam suasana demokrasi, mereka boleh bicara, saya tidak. Baik kalau saya tidak boleh menyampaikan itu, artinya ada diskriminasi. Yang lain boleh bicara, tapi saya tidak boleh menanggapi,” katanya kepada para wartawan.

Suara Anda

Bagaimana pendapat Anda tentang insiden di gedung DPR itu? Apakah seorang menteri pantas diminta turun dari podium DPR saat berusaha memberikan tanggapan atas pernyataan yang dilontarkan anggota dewan?

Bagaimana sopan santun yang baik di panggung politik?

Menurut Anda, apakah tanggapan para pejabat dan politisi tentang polemik keistimewaan Yogyakarta berlebihan?

Komentar Anda kami tunggu untuk acara Forum BBC Indonesia yang disiarkan setiap Kamis Pukul 18.00 WIB dan Senin Pukul 05.00 WIB.

Silakan isi kolom yang disediakan atau tinggalkan pendapat Anda di nomer telpon bebas pulsa 0800 140 1228 yang dibuka pukul 16.00-20.00 WIB setiap Senin hingga Jumat.

Cara lainnya, kirim komentar lewat email indonesia@bbc.co.uk atau SMS +44 7786 2000 50 dengan tarif sesuai yang dikenakan operator telefon Anda.

Pendapat

Berikut beberapa komentar yang telah kami terima.

“Mendingan seperti rapat musyawarah saja. Dan RUUK Yogyakarta sebaiknya cepat diselesaikan dan diputuskan supaya tidak tegang masyarakat Yogyakartanya. Menurut saya tidak sopan yang sedang berpidato malah diturunkan untuk menyampaikan tanggapanya, kalau Yogyakarta ingin dijadikan yang lain itu tidak bisa. Mendingan yang lama saja yang digunakan sistem pemerintahannya.” Rusdiyan, Serang.

“Tidak semestinya anggota Dewan bertingkah tanpa etika seperti itu mengingat mereka adalah wakil/ mewakili rakyat, tapi yah itulah kebebasan, jadi kelihatan aslinya. Untuk pak menteri pun demikian kenapa harus ngambeg ? Jadi sama seperti anak TK (kata Gus Dur almarhum).” Sulartri, Yogyakarta.

“Rendahnya kemampuan anggota dewan serta eksekutif dalam berpolitik, disebabkan oleh karena faktor karbitan. Sebagai seorang aktivis mahasiswa, semasa kuliah kami pernah mengikuti latihan kepemimpinan PMKRI di Kupang tahun 1990, yang mengajari kami bagaimana menyampaikan pendapat secara santun, pada forum yang sesuai.” Aristides Mota, Bogor.

“Yang paling harus diwaspadai dalam etika berselisih. Tidak boleh baku hantam apalagi saling lempar kursi. Tunjukkan kalau wakil rakyat lebih intelek dan bermoral.” M. Mathori Munawar, Pekalongan. (*.BBCnews)

%d blogger menyukai ini: